.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk melakukan refleksi terhadap perjalanan pembangunan, khususnya di Kota Medan.
Kemerdekaan, menurut Ketua Komisi II DPRD Medan, H. Kasman bin Marasakti Lubis, Lc, MA, tidak cukup dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga harus diwujudkan melalui keadilan dan pemerataan pembangunan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan seluruh masyarakat.
Hal itu disampaikan Kasman saat dimintai tanggapannya mengenai kondisi Kota Medan dalam momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Sabtu (15/8/2026).
Politisi PKS tersebut menegaskan, kemerdekaan akan semakin bermakna apabila masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan serta kehidupan ekonomi yang layak.
“Refleksi kemerdekaan harus kita maknai lebih luas. Merdeka bukan hanya terbebas dari penjajahan, tetapi bagaimana masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara melalui pendidikan yang baik, pelayanan kesehatan yang mudah, kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan ekonomi,” ujar Kasman.
Pendidikan Harus Merata
Kasman menilai pemerataan pendidikan masih menjadi salah satu tantangan yang harus mendapat perhatian serius Pemerintah Kota Medan.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan seluruh anak, termasuk mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, memperoleh kesempatan pendidikan yang sama.
Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kata dia, juga harus dilakukan secara merata, terutama di kawasan yang masih mengalami keterbatasan fasilitas sekolah.
Selain pembangunan fisik, dukungan terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu perlu diperkuat agar tidak ada generasi muda yang terpaksa berhenti sekolah hanya karena persoalan ekonomi.
“Jangan sampai ada anak-anak kita yang kehilangan masa depan hanya karena persoalan ekonomi atau keterbatasan akses pendidikan. Pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk membangun Kota Medan,” katanya.
Pelayanan Kesehatan Jangan Tebang Pilih
Selain pendidikan, persoalan kesehatan juga menjadi perhatian Komisi II DPRD Medan.
Kasman mendorong agar pelayanan kesehatan semakin mudah diakses seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang ekonomi maupun wilayah tempat tinggal.
Menurutnya, berbagai perubahan yang telah dilakukan Pemko Medan harus terus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan.
“Kita terus memberikan dorongan kepada Pemerintah Kota Medan agar kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, termasuk puskesmas, serta memastikan masyarakat kurang mampu mendapatkan akses pembiayaan kesehatan terus ditingkatkan mutunya,” harapnya.
Ia menilai, akses kesehatan yang mudah dan berkualitas merupakan bagian penting dari indikator keberhasilan pembangunan sekaligus wujud kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
UMKM dan PK5 Harus Diberi Ruang
Sementara di sektor ekonomi, Kasman mendorong Pemko Medan memberikan ruang yang lebih besar bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pedagang kecil, pelaku usaha informal serta kelompok masyarakat berpenghasilan rendah untuk berkembang.
Pembangunan ekonomi Kota Medan, menurutnya, tidak cukup hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan tersebut harus mampu menciptakan pemerataan sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.
“UMKM dan pelaku usaha kecil, di mana di dalamnya para Pedagang Kaki Lima (PK5) yang sangat rentan, adalah bagian penting dari perekonomian Kota Medan. Mereka bisa menjadi bagian menyelesaikan persoalan ekonomi, dengan syarat mereka harus mendapatkan kemudahan akses permodalan, pelatihan, pendampingan dan akses pasar,” ujarnya.
Kasman menilai keberadaan pelaku usaha kecil tidak semestinya hanya dipandang dari sisi penataan kota, tetapi juga sebagai bagian dari kekuatan ekonomi masyarakat yang harus dibina dan diberdayakan.
Pemko Didorong Ciptakan Lapangan Kerja
Terkait ketersediaan lapangan pekerjaan, Kasman mendorong Pemko Medan melakukan terobosan konkret untuk membuka semakin banyak kesempatan kerja bagi masyarakat.
Menurutnya, pembangunan dan investasi di Kota Medan harus memberikan dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.
“Pemerintah harus melakukan terobosan yang konkret dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi berjalan, tetapi masyarakat justru kesulitan mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraannya,” pungkasnya.
Ia berharap momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI tidak berhenti pada seremoni, tetapi menjadi momentum bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen mewujudkan pembangunan Kota Medan yang lebih adil, merata dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
