.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Medan, dr Faisal Arbie M Biomed, mengaku kecewa terhadap sikap Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan Jhon Ester Lase yang dinilai tidak komunikatif dan lamban merespons pertanyaan anggota dewan terkait pelayanan masyarakat.
Kekecewaan tersebut disampaikan Faisal saat rapat Banggar bersama Kadis Perkimcikataru di gedung DPRD Medan, Minggu (16/8/2026).
Dalam rapat tersebut, politisi Partai NasDem itu secara terbuka mempertanyakan sulitnya menghubungi Jhon Ester Lase.
“Pak Kadis kok susah sekali dihubungi? Apa perlu saya belikan handphone pakai dana pribadi saya agar kami (anggota dewan) bisa mudah menghubungi Bapak?” kata Faisal dengan nada kecewa.
Menurutnya, pejabat pemerintah merupakan pelayan masyarakat sehingga harus siap menerima komunikasi, termasuk dari anggota DPRD yang membawa aspirasi warga.
“Kita pelayan masyarakat, Pak. Kalau nggak mau repot diganggu, jangan jadi pejabat. Jadi staf saja, Pak. Sudah menjadi risiko pejabat untuk hal seperti itu,” tegasnya.
Faisal mengatakan, kekecewaan tersebut bukan tanpa alasan. Pada 4 Agustus 2026, dirinya mencoba menghubungi Kadis Perkimcikataru beberapa kali untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Namun, telepon tersebut tidak kunjung diangkat dan tidak ada panggilan balik.
Persoalan tersebut kembali ditanyakannya dalam rapat Banggar, Minggu (16/8/2026). Menurut Faisal, Jhon Ester Lase menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya telah mengetik jawaban atas pesan yang disampaikan, tetapi lupa mengirimkannya.
Jawaban tersebut, kata Faisal, justru semakin membuatnya mempertanyakan pola komunikasi pejabat dengan anggota DPRD yang membawa kepentingan masyarakat.
Pertanyakan Pelayanan Pengurusan PBG
Faisal menegaskan, komunikasi yang dilakukannya dengan Kadis Perkimcikataru bukan menyangkut persoalan pribadi ataupun hal yang bersifat rahasia.
Pesan tersebut berkaitan dengan kepentingan masyarakat, khususnya pertanyaan dan keluhan warga mengenai pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Medan.
“Apa pelayan masyarakat sesibuk itu? Wali Kota Medan Rico Waas saja sudah membuka ruang komunikasi dan menyatakan siap merespons serta menindaklanjuti segala chat WhatsApp anggota DPRD Medan,” ujar Faisal kepada wartawan seusai rapat.
Ia menambahkan, selain persoalan PBG, masih banyak hal lain yang perlu dikomunikasikan dengan Dinas Perkimcikataru, termasuk menyangkut anggaran pembangunan yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat.
“Bukan itu saja, banyak masalah anggaran untuk peruntukan pembangunan prioritas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas,” ungkapnya.
Faisal menilai, komunikasi yang baik antara DPRD dan organisasi perangkat daerah (OPD) sangat penting, terlebih ketika menyangkut pelayanan publik dan penggunaan anggaran daerah.
Dorong Wali Kota Evaluasi Kadis
Atas persoalan tersebut, Faisal mendorong Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas untuk mengevaluasi posisi Jhon Ester Lase sebagai Kepala Dinas Perkimcikataru
“Kita minta Wali Kota supaya mengevaluasi. Kita dorong dan dukung Penjabat Sekda Medan yang pekan lalu menyebut akan mengevaluasi jabatan Jhon Ester Lase,” tegas Faisal yang juga Bendahara Fraksi NasDem DPRD Medan.
Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan seluruh pejabat di lingkungan Pemko Medan mampu menjalankan fungsi pelayanan publik sekaligus membangun komunikasi yang baik dengan DPRD sebagai lembaga yang menerima dan meneruskan aspirasi masyarakat.
