.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN – Ketua Komisi III DPRD Kota Medan, Salomo TR Pardede, melontarkan kritik terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Medan yang dinilainya belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah serius bagi Pemerintah Kota (Pemko) Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas.
Salomo menyoroti tiga BUMD milik Pemko Medan, yakni Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar, PUD Pembangunan, dan PUD Rumah Potong Hewan (RPH). Menurutnya, hingga kini ketiga perusahaan daerah tersebut belum menunjukkan perkembangan yang sesuai dengan harapan, bahkan dua di antaranya disebut sedang menghadapi persoalan keuangan.
Ia menilai, sebagai kepala daerah, Wali Kota memiliki tanggung jawab terhadap arah kebijakan dan penunjukan jajaran direksi di setiap BUMD.
"Wali Kota Medan tetap menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas kondisi BUMD saat ini. Karena yang memilih orang-orang untuk mengisi direksinya itu beliau. Ketika BUMD tidak berkembang dan malah mengalami kemunduran, sudah jelas yang disalahkan Wali Kota. Itu tidak bisa dipungkiri," ujar Salomo kepada wartawan, Kamis (6/8/2026).
PUD Pembangunan Dinilai Mengalami Krisis Keuangan
Salomo mengaku prihatin terhadap kondisi keuangan PUD Pembangunan. Berdasarkan informasi yang diterimanya, perusahaan daerah tersebut bahkan mengalami kesulitan memenuhi kewajiban membayar gaji karyawan secara penuh.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan manajemen perusahaan.
"Bayangkan saja, membayar gaji karyawan saja tidak bisa. Berarti perusahaan ini tidak sehat. Apa pun alasannya, ini jelas tidak wajar. Wali Kota Medan harusnya bisa mengevaluasi ini secara menyeluruh. Mau sampai kapan seperti ini terus? Bertahun-tahun merugi," katanya.
PUD RPH Dinilai Belum Mandiri
Selain PUD Pembangunan, Salomo juga menyoroti operasional PUD Rumah Potong Hewan (RPH) yang menurutnya masih sangat bergantung pada penyertaan modal dari Pemerintah Kota Medan.
Ia berpendapat, perusahaan daerah seharusnya mampu mengembangkan usaha secara mandiri dan menghasilkan keuntungan, bukan bergantung pada dukungan anggaran daerah setiap tahun.
"Kalau hanya mengandalkan subsidi APBD, terus fungsi BUMD Kota Medan apa? Saudara Wali Kota tidak bisa sekadar cakap-cakap evaluasi, harus ada bukti nyata. Kasih garansi kepada masyarakat bahwa BUMD bisa maju dan membantu PAD Kota Medan, jangan hanya disubsidi pakai APBD setiap tahun," tegasnya.
Soroti Laba PUD Pasar
Salomo juga memberikan perhatian khusus terhadap kinerja PUD Pasar yang mengelola puluhan pasar tradisional di Kota Medan.
Menurutnya, laba yang diperoleh perusahaan tersebut belum mencerminkan potensi usaha yang dimiliki.
Ia menyebut, dengan pengelolaan sekitar 52 pasar tradisional, PUD Pasar hanya mampu membukukan keuntungan sekitar Rp400 juta dalam setahun.
"Kalau kita kalkulasi berdasarkan potensi, harusnya PUD Pasar bisa meraup keuntungan belasan miliar rupiah per tahun. Tapi ini cuma Rp400 juta. Kami sangat yakin banyak kebocoran terjadi dan PUD Pasar juga kurang transparan dalam pengelolaan dengan pihak ketiga," ujarnya.
Pernyataan mengenai dugaan kebocoran tersebut merupakan penilaian dari narasumber dan belum disertai bukti atau hasil pemeriksaan resmi yang dipaparkan dalam kesempatan tersebut.
DPRD Akan Tingkatkan Pengawasan
Salomo menegaskan, Komisi III DPRD Kota Medan bersama Fraksi Gerindra akan terus mengawasi perkembangan seluruh BUMD agar mampu menjalankan fungsi bisnis sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap keuangan daerah.
"Kita akan pantau dan kawal terus perkembangan BUMD Kota Medan. Wali Kota harus serius, karena ini menyangkut PAD dan kepentingan masyarakat banyak," pungkas Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan itu.
Menurut Salomo, evaluasi terhadap kinerja direksi dan tata kelola perusahaan daerah perlu dilakukan secara menyeluruh agar BUMD Kota Medan mampu tumbuh menjadi badan usaha yang sehat, profesional, serta memberikan kontribusi optimal terhadap PAD dan pelayanan kepada masyarakat.
%20.jpg.jpeg)
.jpg.jpeg)
