.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN – Komisi 4 DPRD Medan meminta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan memprioritaskan penanganan banjir dan genangan air yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kota Medan.
Normalisasi sungai dan drainase dinilai perlu dilakukan secara bertahap dan terencana agar persoalan banjir yang kerap mengganggu aktivitas masyarakat dapat ditangani secara lebih serius.
Harapan tersebut disampaikan Ketua Komisi 4 DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak SH, saat memimpin rapat evaluasi triwulan II bersama Dinas SDABMBK Kota Medan di ruang Komisi 4 DPRD Medan, Senin (21/9/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri anggota Komisi 4 DPRD Medan, di antaranya Jusuf Ginting, Datuk Iskandar Muda, Ahmad Afandi, Renville P Napitupulu dan Lailatul Badri. Dari Dinas SDABMBK hadir Kepala Dinas Khairul Azmi didampingi Kepala Bidang Sumber Daya Air Hardi Sibarani serta sejumlah staf.
Paul mengatakan, persoalan banjir dan genangan air masih menjadi salah satu masalah serius yang harus segera ditangani Pemerintah Kota Medan.
Menurutnya, hujan dengan intensitas yang tidak terlalu lama saja sudah dapat menyebabkan genangan di sejumlah titik. Bahkan, dalam kondisi tertentu air sampai masuk ke rumah warga dan mengganggu aktivitas sehari-hari.
Normalisasi Drainase dan Sungai
Karena itu, Paul meminta Dinas SDABMBK melakukan normalisasi terhadap saluran drainase maupun sungai yang menjadi bagian dari sistem pengendalian banjir di Kota Medan.
“Parit harus dinormalisasi. Begitu juga parit yang sudah terpasang U-Ditch. Saluran drainase harus dipastikan lancar dengan melakukan pembersihan secara rutin. Artinya, sedimentasi harus dipastikan bersih dari dalam gorong-gorong,” ujar Paul.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara sporadis. Diperlukan pemetaan menyeluruh untuk mengetahui titik sumber persoalan serta menentukan langkah penanganan yang tepat.
Paul meminta mulai tahun ini hingga beberapa tahun ke depan, program penanganan banjir dilakukan secara bertahap dengan target yang jelas.
“Tentu untuk solusinya tidak semudah membalikkan tangan. Tapi harus ada perencanaan yang terukur dan tahapan. Dalam lima tahun ke depan harus terlihat penyelesaiannya,” tegasnya.
Menurut Paul, penanganan banjir juga membutuhkan koordinasi lintas instansi. Dinas SDABMBK diminta memperkuat koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II serta organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan.
Proyek Infrastruktur Diminta Dikerjakan Lebih Awal
Selain persoalan banjir, Paul bersama anggota Komisi 4, Lailatul Badri dan Renville P Napitupulu, juga menyoroti waktu pelaksanaan proyek infrastruktur di Kota Medan.
Mereka meminta proses tender proyek dilakukan lebih awal sehingga pekerjaan fisik tidak menumpuk menjelang akhir tahun.
Menurut Paul, pengerjaan proyek yang baru dimulai menjelang akhir tahun berpotensi membuat waktu pelaksanaan menjadi terlalu singkat. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap kualitas pekerjaan karena kontraktor harus mengejar batas waktu penyelesaian.
“Yang pasti, jika dikerjakan awal atau pertengahan tahun, mutu proyek akan lebih berkualitas dan bahkan terhindar dari Silpa,” katanya.
Dinas SDABMBK Targetkan Lelang Mulai Februari 2027
Menanggapi masukan Komisi 4 DPRD Medan, Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan Khairul Azmi menyambut baik saran dan rekomendasi yang disampaikan para anggota dewan.
Khairul mengatakan, pihaknya akan berupaya agar proses pengerjaan maupun pelelangan proyek pada 2027 dapat dilakukan lebih awal.
“Untuk tahun 2027 nanti, pengerjaan dan lelang proyek akan diupayakan mulai bulan Februari,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan komitmen Dinas SDABMBK untuk mempercepat pengerjaan pemasangan U-Ditch sebagai bagian dari upaya meningkatkan sistem drainase di Kota Medan.
“Masukan dan saran dewan akan menjadi kajian teknis kami,” katanya.
Terkait potensi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa), Khairul menegaskan Dinas SDABMBK akan terus berupaya agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai perencanaan.
“Kami tetap akan berjuang dan berusaha menghindari Silpa,” pungkasnya.
