.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN - Untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Sumatera Utara. Pj, Gubernur Agus Fatoni berkomitmen untuk bekerja secara maksimal. Agar, diharapkan dapat berdampak pada ekonomi dan target nasional.
Hal ini dikatakannya pada kegiatan ‘Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) RI Abdullah Azwar Anas Mengajar ASN Pemprov Sumut’ di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Sumut, Rabu 17 Juli 2024.
“Kita berkomitmen untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, reformasi birokrasi diharapkan dapat berdampak pada ekonomi dan target nasional,” kata Fatoni.
Sebagai informasi, predikat reformasi birokrasi Pemprov Sumut saat ini BB atau sangat baik. Pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemprov Sumut memperoleh nilai B dan nilai SPBE mendapat angka 3,21.
Terdapat sejumlah upaya yang telah dilakukan guna mewujudkan tersebut, mulai dari peningkatan infrastuktur pelayanan publik, penerapan merit sistem hingga manajemen talenta.
“Dengan besarnya luas wilayah dan rentang kendali di Sumut, tentu kita harus bekerja maksimal, bekerja bersama terus kita lakukan untuk bisa mewujudkan tujuan agar lebih cepat terlaksana,” ucap Fatoni.
Fatoni berkomitmen siap untuk terus berkolaborasi dengan semua pihak guna mewujudkan reformasi birokrasi. Selain itu, kerja keras dan cerdas juga diperlukan guna mencapai target.
“Kita harus singsingkan lengan, tidak boleh lengah, karena banyak target yang dicapai maka kita harus kerja keras dan kerja cerdas,” ujar Fatoni.
Tak ketinggalan, Fatoni juga mengajak seluruh ASN di Sumut untuk mendukung dan menyosialisasikan Pekan Olahraga Nasional (PON) sehingga Sumut mampu menjadi tuan rumah PON yang baik. Sesi mengajar yang diisi oleh Menpan RB tersebut diikuti ribuan ASN Pemprov Sumut yang hadir secara langsung maupun daring.
Pada kesempatan tersebut, Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan terdapat beberapa langkah yang mesti dilakukan untuk mewujudkan reformasi birokrasi. Di antaranya, perbaikan tumpang tindih pekerjaan, penyederhanaan proses layanan kepegawaian, manajemen kinerja, pembagian kewenangan, hingga penyederhanaan jabatan agar birokrasi lincah. Selain itu, Menpan RB juga menyoroti pentingnya realisasi digitalisasi saat ini namun digitalisasi bukanlah persoalan teknologi, melainkan persoalan kepemimpinan.
"Kita melihat di Sumut ini, Forkopimda nyha kompak-kompak. Sebab, kalau ini kompak akan mewujud menjadi birokrasi berdampak pemerintah sendiri atas saran presiden telah memangkas seni penilaian-penilaian yang panjang dan bertumpuk. Dan, kita sekarang menilai berdampak bagaimana satu birokrasi bisa menurunkan kemiskinan bisa meningkatkan investasi penanganan inflasi dan digitalisasi yang efisien yang tidak banyak aplikasi SPBE."terangnya
Lanjutnya, di Inggris dulu punya u-2000 web service untuk menjadi satu websitektur butuh 10 tahun dan Indonesia sekarang ada 27. 000 aplikasi. Masalahnya adalah, aplikasi tidak saling terhubung maka rakyat tidak menikmati kemewahan data yang ada.
"Nah, dengan Presiden memerintahkan tidak boleh ada aplikasi baru kecuali menginter operabilitaskan targetnya, ke depan akan ada efisiensi termasuk dalam jangka panjang akan ada penghematan untuk tenaga teknis. Saya dan kita akan terpangkas 30% . Oleh karena itu formasi ASN sekarang kalau diusulkan terkait dengan tenaga teknis pemerintah tidak memenuhi tidak mengiyakan kecuali yang terkait di luar tenaga teknis."ucapnya
"Namun, mudah-mudahan di Sumatera Utara dengan Pj yang baru, semangat baru, para gubernur ini bisa menginter operabilitaskan aplikasi. Sehingga, ke depan Oh kalau tadi khusus konsultasi dengan Kemenpan sedikitnya ada 150 miliar itu di periode 3 bulan lalu itu itu dihemat karena orang tidak berlatih kantor Kemenpan karena kita siapkan link untuk Hybrid, bisa konsultasi tidak harus datang ke Jakarta mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan juga oleh teman-teman Sumatera Utara standarnya Bagus tinggal beberapa daerah nanti kan ada CC dan lain-lain mudah-mudahan nilai B dan BB ini Inline dengan pelayanan yang masyarakat Prima sudah melampaui 30%.
Oleh karena itu, harapan kita ke depan, seleksi-seleksi ini akan kita bergerak dan sekarang sudah tidak ada lagi, ya kecuali menyelesaikan data untuk memenuhi yang pokok-pokok, misalnya kayak auditor itu biar enggak mungkin dari P3K auditor, begitu juga tahun ini misalnya, Hakim, Jaksa, kan enggak mungkin dari P3K. Maka, Hakim dan Jaksa, kita buka format nya, karena itu tidak mungkin diisi oleh P3K dan beberapa yang lain yang pokok yang itu hanya bisa diisi oleh PNS.terang nya
Turut hadir pada kesempatan tersebut, di antaranya Pangdam I/Bukit Barisan Mochamad Hasan, Kajati Sumut Idianto, Wakapolda Sumut Rony Samtana, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Arief S Trinugroho, Kadis Kominfo Sumut Ilyas Sitorus dan OPD Pemprov Sumut lainnya.
.jpeg)
