.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN – Persoalan sampah di Kota Medan kembali menjadi sorotan. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan menyampaikan aspirasi mereka langsung kepada Komisi IV DPRD Kota Medan, Senin 22 September 2025.
Dalam audiensi yang diterima Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, para mahasiswa menilai pengelolaan sampah di Medan masih menyisakan banyak masalah dan berdampak pada kenyamanan masyarakat.
Ketua Bidang Lingkungan Hidup HMI Cabang Medan, Rahmad Hidayat Munthe, bersama Kahirul Manurung, Ilham Panggabean, dan Alfarizi Kurniawan, menyoroti persoalan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terjun yang dinilai masih menjadi masalah kompleks dan belum tertangani secara optimal.
Menanggapi hal itu, Paul mengakui TPA Terjun memang membutuhkan solusi cepat agar penumpukan sampah tidak semakin parah. “Berbagai tahapan kerja sama sudah dilakukan Pemko Medan, tetapi kita belum tahu apa kendalanya. Yang pasti, langkah cepat harus segera diambil,” ujarnya didampingi anggota Komisi IV Jusup Ginting Suka, Lailatul Badri, Zulham Effendi, dan Datuk Iskandar Muda.
Paul menambahkan, penanganan sampah tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan kesadaran masyarakat. “Kesadaran masyarakat sangat penting, karena masih banyak yang sembarangan membuang sampah. Sementara sistem pemilahan sampah untuk didaur ulang juga sulit berjalan,” katanya.
Meski begitu, Paul menyebut sejumlah inisiatif pengolahan sampah sudah mulai berjalan, seperti pemanfaatan sampah botol plastik bekas menjadi biji plastik atau paving block, bahkan di Universitas Sumatera Utara (USU) sudah berhasil diterapkan.
Permasalahan penumpukan sampah di Jalan Pancing juga ikut dibahas. Anggota Komisi IV, Datuk Iskandar, menyebut kondisi tersebut tak lepas dari letak kawasan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang. “Masyarakat di perbatasan kerap membuang sampah di situ. Jadi memang kesadaran akan kebersihan masih sangat rendah,” ujarnya.
Paul menegaskan pihaknya mengapresiasi langkah mahasiswa menyampaikan aspirasi melalui dialog. Namun ia menilai agar solusi yang ditawarkan lebih komprehensif, pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemko Medan perlu dihadirkan.
“Kalau DLH hadir, semua pertanyaan bisa langsung dijawab. Itu solusi terbaik,” timpal Lailatul Badri.
Dialog diakhiri dengan foto bersama antara mahasiswa dan anggota dewan, sekaligus kesepakatan untuk melanjutkan pertemuan berikutnya dengan menghadirkan DLH Pemko Medan.
