MEDAN — Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, mengungkapkan adanya indikasi kuat aliran rekening pejabat maupun aparatur sipil negara (ASN) yang terafiliasi dengan judi online hampir di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut.
“Jadi tidak hanya di Diskop dan UKM saja, hampir semua OPD Pemprov Sumut pun ada (rekening yang terindikasi terkait judi online). Bahkan termasuk di Inspektorat sendiri,” ujarnya kepada wartawan, Rabu 24 September 2025.
Sulaiman menyebutkan, di instansi yang dipimpinnya terdapat dua pegawai dan satu pejabat yang rekeningnya terhubung dengan situs judi online.
“Ya, ada juga pejabat kami yang terpapar. Tapi secara keseluruhan, hampir semua OPD rekeningnya pernah terafiliasi ke situs judi,” ungkapnya.
Menurut Sulaiman, temuan tersebut merupakan hasil audit Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2024 yang diserahkan ke Badan Kepegawaian (Bapeg) Sumut. Audit itu dilakukan atas permintaan Gubernur Sumut Bobby Nasution.
“Hal ini sebagaimana arahan dan instruksi dari Bapak Gubernur Bobby Nasution yang ingin melakukan pembenahan birokrasi di tubuh Pemprov Sumut. Seingat saya, pada Juni 2025 permohonan itu kami sampaikan ke PPATK,” ujar mantan Inspektur Daerah Kota Medan tersebut.
Sulaiman menambahkan, saat penyerahan SK kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) beberapa waktu lalu, Gubernur Bobby mengungkapkan terdapat 1.038 pegawai yang terkontaminasi judi online.
“Karena itu, Bapak Gubernur kembali menginstruksikan agar dilakukan penelusuran serupa oleh PPATK terhadap seluruh rekening ASN dan pejabat kita. Tujuannya untuk perbaikan mental sekaligus peningkatan kualitas sumber daya manusia di birokrasi Pemprov Sumut,” jelasnya.
Ia menyebutkan, tindak lanjut akan kembali dilakukan pada 2026 dengan meminta data terbaru ke PPATK. Dari situ akan terlihat apakah masih ada pegawai atau pejabat yang kembali terpapar.
“Kalau sekarang ini masih kita beri peringatan dulu. Memang nilainya kecil-kecil, tapi tetap saja namanya judi. Tindakan tegas akan diberikan jika kedapatan masih terkontaminasi di tahun mendatang,” pungkasnya.
