Satgas PKH Gelar Rakor Bahas Investigasi Awal Banjir dan Longsor di Sumut, Aceh, dan Sumbar

MEDAN – Ketua Pelaksana Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Dr. Febri Adriansyah bersama Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon memimpin rapat koordinasi untuk menyampaikan arahan terkait hasil investigasi awal kondisi lingkungan di wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.

Kegiatan tersebut juga diikuti Kajati Sumut Dr. Harli Siregar, SH., M.Hum, Komandan Satgas PKH Mayjen TNI Dody Tri Winarto, para Ketua Tim Investigasi Satgas PKH, serta perwakilan dari 12 kementerian/lembaga. Seluruh peserta dari Sumatera Utara mengikuti rapat secara virtual dari lantai II Kejati Sumut, Jalan Jenderal Besar AH Nasution Medan.

Hasil Investigasi Awal Paparkan Indikasi Aktivitas Ilegal

Komandan Satgas PKH, Mayjen TNI Dody Tri Winarto, memaparkan hasil investigasi awal di lapangan yang akan ditindaklanjuti melalui investigasi administratif. Paparan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia terkait penanganan dampak banjir bandang dan longsor yang diduga disebabkan aktivitas ilegal di sejumlah daerah.

Rapat koordinasi ini menjadi momentum inventarisasi temuan awal dari tim Satgas PKH yang telah bekerja dalam beberapa pekan terakhir. Data yang dihimpun mencakup indikasi pelanggaran hukum dan dugaan tindak pidana yang berpotensi menjadi penyebab bencana alam di Sumut, Aceh, dan Sumbar—termasuk di beberapa wilayah lainnya.

Jampidsus dan Kasum TNI Tekankan Koordinasi Lintas Kementerian

Dalam arahannya, Jampidsus Kejaksaan Agung dan Kasum TNI meminta seluruh jajaran Satgas PKH bekerja maksimal dengan memperkuat koordinasi bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), aparat penegak hukum, serta instansi terkait lainnya.

Koordinasi ini dinilai penting agar langkah strategis berupa pencegahan kerusakan lingkungan dan penindakan terhadap potensi tindak pidana dapat dilakukan dengan cepat dan terarah.

Kejati Sumut Siap All-Out Dukung Satgas PKH

Dalam laporannya, Kajati Sumut Dr. Harli Siregar menegaskan kesiapan jajarannya untuk bekerja maksimal bersama Satgas PKH dalam proses pengumpulan data dan informasi terkait penyebab banjir bandang dan longsor.

Ia menekankan bahwa berbagai temuan awal mengarah pada dugaan perambahan hutan tanpa izin yang menyebabkan kerugian pada aset negara serta berdampak besar pada perekonomian, khususnya di sektor kehutanan dan pertambangan.