MEDAN – Pelantikan 69 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan mendapat sorotan dari DPRD Kota Medan. Sekretaris Komisi I DPRD Medan, Syaiful Ramadhan, mengingatkan agar rotasi dan promosi jabatan tersebut benar-benar menjadi langkah memperbaiki kinerja pemerintahan, bukan hanya pergantian posisi.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, pejabat yang mendapat amanah harus mampu menunjukkan kompetensi, memahami tugas pokok dan fungsi, serta memiliki kemampuan menyelesaikan persoalan yang masih dihadapi masyarakat.
“Pelantikan jabatan jangan sekadar menjadi agenda seremonial atau bagi-bagi jabatan. Pastikan pejabat yang diberikan amanah benar-benar mengerti tugasnya, memahami wilayah kerjanya, dan mampu menjawab berbagai persoalan masyarakat Kota Medan,” ujar Syaiful, Jumat (19/6/2026).
Menurutnya, hingga saat ini masyarakat masih menunggu perubahan yang lebih terasa, baik dalam pembangunan fisik maupun peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ia menyebut sejumlah persoalan masih menjadi pekerjaan rumah Pemko Medan, mulai dari persoalan genangan air saat hujan, kriminalitas, pelayanan publik, parkir yang belum tertata, hingga kualitas layanan kesehatan di sejumlah fasilitas kesehatan milik pemerintah.
“Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Masyarakat tidak hanya membutuhkan pergantian pejabat, tetapi membutuhkan hasil kerja yang bisa dirasakan langsung,” katanya.
Selain menyoroti pelantikan pejabat, Syaiful juga mengaitkan kondisi tersebut dengan evaluasi Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025 yang mencatat adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sekitar Rp500 miliar.
Menurutnya, besarnya angka SiLPA tersebut harus menjadi bahan evaluasi karena menunjukkan masih adanya program yang belum berjalan maksimal.
“Dengan SiLPA sekitar Rp500 miliar, ini menjadi catatan bahwa pelaksanaan program dan penyerapan anggaran harus diperbaiki. Jangan sampai anggaran tersedia tetapi manfaatnya belum dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Syaiful berharap pejabat yang baru dilantik dapat bekerja dengan target yang jelas dan menjadi motor penggerak dalam menyelesaikan persoalan kota.
“Jabatan adalah amanah. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukan hanya pergantian pejabat, tetapi perubahan nyata dalam pelayanan dan pembangunan Kota Medan,” pungkasnya.
