.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN – Pemerintah kota se-Indonesia didorong untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui inovasi pengelolaan pendapatan daerah, salah satunya dengan penerapan digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi guna menekan potensi kebocoran.
Dorongan tersebut mengemuka dalam rangkaian Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) XVIII Tahun 2026 di Kota Medan. Pemerintah daerah menilai penguatan fiskal tidak cukup hanya mengandalkan dukungan pemerintah pusat, tetapi harus dibarengi dengan inovasi dari masing-masing daerah.
Perwakilan pemerintah daerah menyampaikan, setiap kota sebenarnya memiliki potensi pendapatan yang dapat dioptimalkan, mulai dari sektor restoran, pajak air tanah, hingga berbagai objek pajak dan retribusi lainnya.
“Kalau pemerintah pusat punya kebijakan dan potensi yang ingin dikuatkan, daerah juga memiliki potensi sendiri. Banyak sektor yang bisa dikembangkan, seperti restoran, pajak air tanah, dan lainnya,” ujarnya.
Namun, ia menegaskan peningkatan pendapatan daerah harus dilakukan dengan pendekatan yang tidak membebani masyarakat melalui penambahan pungutan baru.
Menurutnya, langkah yang lebih penting adalah memperbaiki sistem pengelolaan agar potensi yang sudah ada dapat diserap secara maksimal.
“Tujuannya bukan menambah beban masyarakat, tetapi bagaimana dengan kebijakan dan sistem baru, potensi yang ada bisa dikelola lebih baik,” katanya.
Salah satu langkah yang dinilai efektif adalah digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah. Sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi, mempercepat proses pembayaran, sekaligus mengurangi potensi kebocoran.
“Digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi menjadi salah satu upaya mengurangi kebocoran. Ini yang akan kami dorong untuk diterapkan di beberapa kota,” jelasnya.
Ia menilai penguatan fiskal daerah membutuhkan gerakan bersama antar pemerintah kota. Menurutnya, jika hanya satu daerah yang bergerak, dampaknya akan terbatas. Namun jika banyak kota memiliki komitmen yang sama, maka upaya memperkuat ekonomi daerah akan lebih cepat tercapai.
“Kalau hanya satu kota yang bergerak tentu hasilnya terbatas. Tetapi jika banyak kota di Indonesia bersama-sama memperkuat fiskal, maka dampaknya akan lebih besar,” katanya.
Melalui forum APEKSI, pemerintah kota juga memanfaatkan ruang berbagi pengalaman dan inovasi antar daerah agar setiap kota dapat mengembangkan sistem yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya.
Ia berharap kolaborasi antar kota dapat melahirkan model pengelolaan pendapatan daerah yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.
Hadir dalam konferensi Pers tersebut, Walikota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang juga ( ketua komisariat wilayah 1 & tuan rmh rakernas ), Walikota bandar lampung Eva Dwiana SE M.Si ( Wakil Ketua Bidang Pemerintahan & Otonomi ), Walikota Ternate Dr M Tauhid Soleman Msi (Wakil Ketua Bidang Inklusi dan Hak Azasi Manusia), Walikota Surakarta Respati A Ardianto SH M.Kn ( Wakil Ketua Bidang Aklerasi Kota Cerdas), Alwis ( Direktur Eksekutif APEKSI)
