MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya mitigasi ancaman gempa Megathrust sebagai langkah strategis untuk melindungi keselamatan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas daerah dari berbagai dampak yang ditimbulkan bencana besar.

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat memberikan pembekalan kepada peserta Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Pasis Dikreg LV Sesko TNI Tahun Ajaran 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Selasa (9/6/2026).

Menurut Bobby, ancaman Megathrust tidak hanya berpotensi menimbulkan korban jiwa, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas ekonomi, pelayanan publik, stabilitas sosial hingga aspek keamanan daerah.

"Mitigasi harus menjadi perhatian bersama karena dampak bencana Megathrust sangat luas, bukan hanya terhadap keselamatan masyarakat, tetapi juga terhadap stabilitas daerah secara keseluruhan," katanya.

Bobby menjelaskan, zona Megathrust merupakan kawasan pertemuan antara lempeng samudera dan lempeng benua yang menyebabkan terjadinya proses subduksi. Kondisi tersebut berpotensi memicu gempa bumi berkekuatan besar yang dapat diikuti tsunami.

Ia menyebut Megathrust memiliki karakteristik berupa magnitudo yang sangat besar, terjadi pada zona subduksi, memiliki bidang patahan yang luas dan dangkal, serta berpotensi memicu gelombang tsunami berskala besar.

"Gempa Megathrust yang pernah terjadi di Aceh pada tahun 2004 menjadi salah satu contoh nyata bagaimana bencana tersebut dapat menimbulkan dampak yang sangat besar," ujarnya.

Menurut Bobby, kawasan Mentawai dan pesisir barat Sumatera merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi ancaman Megathrust sehingga perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.

Karena itu, ia mengingatkan agar berbagai informasi dan peringatan dini terkait potensi bencana tidak diabaikan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Perkuat Mitigasi dan Kesiapsiagaan

Dalam upaya menghadapi ancaman tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerapkan berbagai strategi mitigasi yang mencakup pendekatan struktural, nonstruktural, sosial budaya, hingga penguatan harmoni lintas agama di lokasi pengungsian.

Selain itu, pemerintah juga mengedepankan kearifan lokal yang berlandaskan nilai-nilai kebhinekaan dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana.

Bobby mengatakan sejumlah langkah terus dilakukan, antara lain penguatan kebijakan dan tata kelola kebencanaan, pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap risiko bencana, peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam sistem mitigasi.

Belajar dari Bencana Hidrometeorologi

Pada kesempatan tersebut, Bobby juga menyinggung penanganan bencana hidrometeorologi yang terjadi di Sumatera Utara pada November 2025.

Menurutnya, penanganan dampak bencana tersebut dapat dilakukan berkat kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan berbagai elemen masyarakat.

Data yang dipaparkan menunjukkan jumlah masyarakat terdampak mencapai 1.803.715 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11.209 orang mengungsi, 375 orang meninggal dunia, lima orang mengalami luka-luka, dan 41 orang dinyatakan hilang.

Sebagai bentuk komitmen percepatan pemulihan pascabencana, Pemprov Sumut mengalokasikan dukungan fiskal melalui Transfer ke Daerah (TKD) untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2026 hingga 2028 sebesar Rp23,33 triliun.

Selain itu, terdapat tambahan alokasi TKD tahun 2026 sebesar Rp1,134 triliun guna mendukung berbagai program penanganan dan pengurangan risiko bencana.

Bekal Calon Pemimpin TNI

Sementara itu, Wakil Komandan Sesko TNI, Teguh Puji Raharjo, mengatakan kegiatan KKDN Pasis Dikreg LV Sesko TNI Tahun Ajaran 2026 diikuti sebanyak 60 peserta.

Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan membekali para perwira siswa dengan wawasan strategis, pengalaman empiris, serta kemampuan menganalisis penataan wilayah pertahanan secara langsung di daerah.

"Termasuk meningkatkan kemampuan peserta dalam mendeteksi, menganalisis, dan melakukan mitigasi terhadap berbagai potensi ancaman maupun bencana," ujar Teguh.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Utara serta jajaran perwira TNI.