.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN – Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Sumatera Utara mengecam kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax yang dinilai memberatkan masyarakat. Organisasi mahasiswa tersebut menilai kebijakan kenaikan harga BBM berpotensi menambah tekanan ekonomi di tengah kondisi daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
Ketua Umum PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, mengatakan kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter merupakan lonjakan yang sangat signifikan dan berdampak langsung terhadap masyarakat serta pelaku usaha.
"Kenaikan hampir Rp4.000 per liter bukan sekadar angka. Ini berdampak langsung pada masyarakat, pelaku usaha, dan kelompok menengah yang selama ini menggunakan BBM nonsubsidi," ujar Irham dalam keterangannya di Medan.
Menurutnya, pemerintah dan PT Pertamina perlu memberikan penjelasan yang transparan terkait dasar perhitungan serta alasan kenaikan harga tersebut. Ia menilai kebijakan yang menyangkut kebutuhan strategis masyarakat seharusnya disertai sosialisasi yang memadai.
PW KAMMI Sumut juga mengkhawatirkan dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM terhadap biaya transportasi, distribusi logistik, harga bahan pokok, hingga biaya produksi di berbagai sektor usaha.
"Kami khawatir kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga komoditas lainnya. Pada akhirnya masyarakat yang menanggung dampaknya karena biaya hidup semakin meningkat," katanya.
Selain itu, KAMMI menyoroti potensi meningkatnya konsumsi Pertalite akibat peralihan pengguna Pertamax ke BBM yang lebih murah. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan antrean panjang dan gangguan ketersediaan BBM di sejumlah daerah apabila tidak diantisipasi dengan baik.
Atas kondisi tersebut, PW KAMMI Sumut mendesak pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan energi nasional. Organisasi tersebut juga meminta adanya perbaikan tata kelola sektor energi agar kebijakan yang diambil lebih memperhatikan kondisi masyarakat.
"Kami berharap pemerintah segera mengevaluasi kebijakan ini dan mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat luas," ujar Irham.
PW KAMMI Sumut juga mengajak mahasiswa, organisasi kepemudaan, kelompok buruh, pelaku UMKM, dan masyarakat sipil untuk menyampaikan aspirasi melalui jalur demokratis yang dijamin konstitusi.
Menurut Irham, pihaknya akan melakukan konsolidasi internal dan berencana menggelar aksi penyampaian pendapat sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan yang dinilai membebani masyarakat.
"Ini bukan hanya soal harga BBM, tetapi juga menyangkut keadilan ekonomi dan keberpihakan kebijakan kepada masyarakat," pungkasnya.
.jpeg)
