.png "Author Photo"){kind=small}
 |
| Ketua PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe |
MEDAN – Polemik internal di tubuh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumatera Utara kembali mencuat setelah muncul langkah Hasan Basri yang mengatasnamakan Ketua PW KAMMI Sumut serta membawa persoalan organisasi ke Mabes Polri.
Ketua PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, menegaskan bahwa klaim kepemimpinan Hasan Basri sebagai Ketua PW KAMMI Sumut dinilai tidak memiliki dasar organisasi yang sah.
Menurut Irham, dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-VII KAMMI Sumut yang berlangsung di Tapanuli Tengah, Hasan Basri tidak tercatat sebagai salah satu kandidat Ketua PW KAMMI Sumut.
“Sejak awal proses Muswil berjalan sesuai mekanisme organisasi. Hasan Basri tidak terdaftar sebagai calon ketua dalam kontestasi tersebut. Maka sangat disayangkan apabila kemudian muncul klaim kepemimpinan yang tidak sesuai dengan aturan organisasi,” ujar Irham.
Ia menyebut dinamika perbedaan pandangan di tingkat pusat merupakan hal yang wajar dalam organisasi. Namun, menurutnya, kondisi tersebut tidak seharusnya menjadi alasan munculnya dualisme kepemimpinan di tingkat wilayah.
“Kita berharap KAMMI Sumatera Utara tetap berada dalam satu garis kepemimpinan organisasi yang sah. Jangan sampai organisasi yang dibangun dengan semangat perjuangan kader justru ditarik ke kepentingan kelompok maupun kepentingan politik tertentu,” katanya.
Terkait laporan dugaan penganiayaan dan pengeroyokan yang dibawa ke ranah hukum, PW KAMMI Sumut menyatakan persoalan tersebut merupakan dinamika internal organisasi yang dinilai telah berkembang menjadi polemik publik.
Irham membantah adanya tindakan pengeroyokan seperti yang dituduhkan dan menyebut pihaknya merasa dirugikan atas narasi yang berkembang.
“Pasca kejadian sebenarnya sudah ada upaya komunikasi dan mediasi. Namun proses tersebut tidak berjalan karena pihak tertentu memilih membawa persoalan ini ke ruang publik. Kami melihat ada upaya membangun opini yang dapat merugikan nama baik organisasi,” ujarnya.
PW KAMMI Sumut menegaskan tetap menghormati proses hukum dan meminta seluruh pihak mengedepankan fakta dalam menyikapi persoalan tersebut.
Selain persoalan internal organisasi, PW KAMMI Sumut juga menyoroti munculnya narasi yang mengaitkan polemik tersebut dengan kinerja Kapolrestabes Medan hingga isu pencopotan jabatan.
Irham menilai langkah membawa persoalan internal organisasi ke ranah institusi kepolisian dengan membangun opini terkait pencopotan Kapolrestabes Medan merupakan hal yang disayangkan.
“Kita sangat menyayangkan ada kelompok tertentu yang membawa persoalan internal organisasi lalu dikaitkan dengan kinerja aparat kepolisian. Apalagi sampai muncul narasi pencopotan Kapolrestabes Medan. Ini sangat disayangkan dan menunjukkan ketidakdewasaan dalam menyelesaikan dinamika organisasi,” tegasnya.
Menurutnya, kritik terhadap institusi negara merupakan bagian dari demokrasi, namun harus disampaikan berdasarkan fakta dan tidak berangkat dari konflik internal organisasi.
Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kapolrestabes Medan yang dinilai telah menjalankan tugas secara profesional, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Kami melihat kepemimpinan Kapolrestabes Medan saat ini telah menjalankan tugas dengan baik. Polri harus terus didukung dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” katanya.
PW KAMMI Sumut berharap seluruh kader dan keluarga besar KAMMI dapat kembali mengedepankan nilai persaudaraan, musyawarah, serta menjaga marwah organisasi agar tidak terpecah akibat kepentingan sesaat.
.jpeg)
