.png "Author Photo"){kind=small}
JAKARTA – Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Re-LUN), Teuku Yudhistira, menilai krisis listrik yang belakangan terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dan Pulau Jawa tidak semata-mata disebabkan menipisnya stok batu bara, tetapi juga dipengaruhi persoalan tata kelola dan minimnya penambahan kapasitas pembangkit listrik dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut Yudhistira, selama masa kepemimpinan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, pihaknya tidak melihat adanya pembangunan pembangkit baru yang signifikan untuk memperkuat sistem kelistrikan nasional.
"Silakan dicek, selama era Darmawan Prasodjo sebagai Dirut PLN, apakah ada pembangkit baru yang mulai dibangun atas keputusan strategis untuk memperkuat sistem elektrifikasi. Menurut pengamatan kami, hal itu tidak terlihat," kata Yudhistira di Jakarta, Rabu (11/6/2026).
Ia menilai kondisi saat ini terjadi karena bertambahnya kebutuhan listrik yang tidak diimbangi dengan penambahan kapasitas pembangkit yang memadai. Selain itu, menurutnya, persoalan pemeliharaan pembangkit yang tidak terkoordinasi dengan baik juga berkontribusi terhadap terjadinya defisit pasokan listrik di sejumlah wilayah.
"Jumlah pelanggan terus bertambah seiring pertumbuhan ekonomi. Namun jika keputusan investasi pembangkit berjalan lambat, maka risiko defisit pasokan akan semakin besar," ujarnya.
Yudhistira juga mengkritik langkah PLN yang dinilai lebih banyak mengandalkan solusi jangka pendek melalui penggunaan pembangkit sewa dengan biaya operasional tinggi, terutama di tengah kenaikan harga minyak dunia.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan beban subsidi energi yang harus ditanggung negara.
Selain menyoroti aspek teknis dan investasi, Yudhistira juga mengkritik strategi komunikasi PLN kepada publik selama terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah.
Ia menilai penjelasan yang disampaikan PLN sering kali hanya menggunakan istilah "gangguan" atau "pemeliharaan" tanpa memberikan informasi yang lebih rinci mengenai akar persoalan yang sebenarnya terjadi.
"Publik berhak mendapatkan informasi yang jujur dan komprehensif. Jangan sampai masyarakat hanya menerima penjelasan bahwa sedang terjadi gangguan atau pemeliharaan, sementara dampak pemadaman harus mereka tanggung," katanya.
Menurut Yudhistira, transparansi informasi merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang harus dijalankan oleh perusahaan negara.
"Masyarakat membutuhkan kepastian kapan masalah selesai, apa penyebab sebenarnya, dan langkah apa yang sedang dilakukan untuk mengatasinya. Transparansi tidak boleh diabaikan," tegasnya.
Ia berharap PLN dapat lebih terbuka dalam menyampaikan kondisi pasokan listrik, kapasitas pembangkit yang tersedia, serta langkah-langkah penanganan yang sedang dilakukan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh tanggapan resmi dari pihak PLN terkait kritik yang disampaikan oleh Relawan Listrik untuk Negeri tersebut.
.jpeg)
