.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN – Bendahara Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Medan, dr. Faisal Arbie, M.Biomed, menyoroti masih banyaknya persoalan dalam pendistribusian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat miskin di Kota Medan yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.
Menurutnya, pelaksanaan pendataan ulang melalui program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital yang saat ini dijalankan pemerintah merupakan langkah maju dalam memperbaiki akurasi data penerima bantuan. Namun, ia mengingatkan agar program tersebut benar-benar dijalankan secara objektif dan tidak hanya menjadi kegiatan administratif tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
"Program Perlinsos ini sangat kita dukung dan merupakan langkah yang cukup baik. Tetapi jangan sampai pendataan ini nantinya hanya memberi harapan palsu kepada rakyat miskin. Yang paling penting adalah hasil akhirnya benar-benar mampu memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang memang berhak," ujar Faisal Arbie kepada wartawan, Senin (20/7/2026).
Politisi NasDem itu mengaku masih sering menerima berbagai pengaduan dari masyarakat terkait bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Menurutnya, masih banyak warga dengan kondisi ekonomi memprihatinkan yang justru belum pernah merasakan bantuan pemerintah, sementara ada penerima yang dinilai sudah tidak layak.
"Selama ini saya banyak menerima keluhan dari masyarakat. Banyak warga yang benar-benar miskin mengaku tidak pernah menerima bantuan. Ini menunjukkan bahwa penyaluran bansos masih belum tepat sasaran. Kalau kondisi seperti ini terus terjadi, tujuan bantuan untuk mengurangi beban masyarakat tentu tidak akan tercapai," katanya.
Karena itu, Faisal meminta seluruh petugas yang terlibat dalam pendataan Perlinsos Digital bekerja secara profesional, objektif, dan turun langsung melihat kondisi riil masyarakat di lapangan.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan kepala lingkungan (Kepling) yang dinilai paling memahami kondisi sosial ekonomi warganya.
"Kepling harus dilibatkan secara aktif karena mereka yang paling mengetahui kondisi masyarakat di wilayahnya. Yang memang layak harus dinyatakan layak. Jangan sampai warga yang benar-benar kesulitan justru terlewat dalam pendataan," tegasnya.
Selain kepada petugas, Faisal juga mengimbau masyarakat agar bersikap kooperatif saat proses pendataan berlangsung. Menurutnya, keterbukaan informasi dari masyarakat akan sangat membantu pemerintah dalam menghasilkan data yang valid dan akurat.
"Masyarakat juga harus jujur dan transparan ketika didata. Dengan data yang benar, ke depan bantuan sosial bisa diberikan kepada yang benar-benar berhak, bukan karena kedekatan dengan petugas ataupun pejabat tertentu," ujarnya.
Lebih lanjut, Faisal mengingatkan bahwa sistem Perlinsos Digital menggunakan aplikasi dan perangkat teknologi dalam proses penginputan data. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi tantangan tersendiri karena sebagian masyarakat penerima manfaat berasal dari kelompok ekonomi bawah yang belum seluruhnya terbiasa menggunakan teknologi digital.
"Perlu dipahami bahwa target penerima bantuan sebagian besar berasal dari masyarakat menengah ke bawah. Tidak sedikit yang masih gagap teknologi. Karena itu, proses pendataan tentu membutuhkan waktu, pendampingan, dan kesabaran agar tidak menimbulkan persoalan baru," katanya.
Meski demikian, ia berharap proses pendataan tidak berlangsung terlalu lama sehingga masyarakat tidak terus menunggu kepastian mengenai status penerimaan bantuan.
"Jangan sampai masyarakat dibuat menunggu berbulan-bulan. Jangan pula muncul kesan bahwa pendataan hanya memberikan harapan, sementara realisasinya belum jelas karena proses pendataan belum juga selesai," ungkap Faisal.
Sebagaimana diketahui, Perlindungan Sosial (Perlinsos) merupakan program pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin, kelompok rentan, serta warga yang terdampak musibah maupun kondisi sosial ekonomi tertentu. Program ini diharapkan mampu memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi sekaligus mencegah mereka semakin terpuruk dalam kemiskinan.
Dalam pelaksanaannya, sistem Perlinsos Digital mengintegrasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), PLN, Samsat, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), BPJS Kesehatan, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Integrasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan basis data yang lebih akurat sehingga penyaluran bantuan sosial dapat dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan meminimalkan potensi penyimpangan.
