MEDAN – Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Medan dalam beberapa hari terakhir menuai sorotan dari Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Datuk Iskandar Muda. Ia menilai persoalan tersebut tidak lagi sekadar menyangkut keterlambatan distribusi bahan bakar minyak (BBM), tetapi telah menimbulkan dampak sosial, psikologis, hingga ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurut Datuk Iskandar Muda, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan akibat kondisi tersebut. Warga harus rela menghabiskan waktu berjam-jam mengantre di SPBU, bahkan hingga larut malam, hanya untuk memperoleh BBM yang menjadi kebutuhan utama dalam menunjang aktivitas sehari-hari.

"Yang paling memprihatinkan adalah kondisi psikologis masyarakat Medan yang terus disusahkan. Mereka harus mengantre hingga malam, kehilangan waktu bersama keluarga, kelelahan, dan pada akhirnya aktivitas ekonomi maupun pekerjaan ikut terganggu. Ini tentu tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa," ujar Datuk Iskandar Muda kepada wartawan, Rabu (15/7/2026).

Ia menilai panjangnya antrean di SPBU telah menimbulkan efek domino terhadap aktivitas masyarakat. Selain menguras waktu dan tenaga, antrean kendaraan juga menyebabkan kemacetan di berbagai ruas jalan utama di Kota Medan.

Akibatnya, tidak hanya pengendara yang hendak mengisi BBM yang terdampak, tetapi juga masyarakat umum yang melintas di sekitar lokasi SPBU. Kondisi tersebut dinilai mengganggu mobilitas warga, menurunkan produktivitas, serta memperlambat aktivitas ekonomi di berbagai sektor.

"Antrean panjang ini bukan hanya persoalan orang yang sedang membeli BBM. Dampaknya dirasakan masyarakat luas karena kemacetan terjadi di banyak titik. Orang yang hendak bekerja, mengantar anak sekolah, maupun pelaku usaha ikut terkena imbasnya," katanya.

Datuk Iskandar Muda menduga persoalan tersebut berkaitan dengan tata kelola distribusi BBM yang belum berjalan optimal. Karena itu, ia meminta PT Pertamina Patra Niaga segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi agar kejadian serupa tidak terus berulang.

"Kalau memang penyebabnya adalah salah kelola distribusi, maka itu harus segera dibenahi. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat lemahnya manajemen distribusi. Yang dibutuhkan masyarakat hari ini bukan alasan, tetapi solusi yang cepat dan nyata," tegasnya.

Menurutnya, sebagai perusahaan yang bertanggung jawab atas distribusi energi, Pertamina harus memastikan pasokan BBM tersedia secara merata di seluruh SPBU sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar.

Selain meminta Pertamina segera mengambil langkah konkret, Datuk Iskandar Muda juga mendorong Pemerintah Kota Medan agar aktif berkoordinasi dengan Pertamina dan instansi terkait untuk memastikan distribusi BBM kembali normal dalam waktu sesingkat mungkin.

Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah dan Pertamina sangat penting untuk mengantisipasi dampak lanjutan yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan aktivitas masyarakat.

"Jangan biarkan warga terus menanggung kerugian. Distribusi BBM harus segera dipulihkan agar antrean hilang, kemacetan berkurang, dan masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal," pungkasnya.

Datuk Iskandar Muda berharap persoalan antrean panjang BBM tidak berlarut-larut dan menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, kepastian ketersediaan BBM merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijamin agar roda perekonomian dan aktivitas publik di Kota Medan dapat berjalan dengan baik.