.png "Author Photo"){kind=small}
.jpeg)
MEDAN – Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Rudi Alfahri Rangkuti, mendesak Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran direksi PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) selaku pengelola Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 2026. Bahkan, ia meminta Gubernur tidak ragu mencopot Direktur Utama PT PPSU apabila dinilai gagal menghadirkan penyelenggaraan PRSU yang mampu menarik minat masyarakat.
Desakan tersebut disampaikan menyusul masih minimnya jumlah pengunjung PRSU hingga memasuki pekan ketiga pelaksanaan. Menurut Rudi, kondisi tersebut menunjukkan pengelolaan event tahunan terbesar di Sumatera Utara itu belum berjalan maksimal dan jauh dari harapan masyarakat.
"Kalau kita lihat, penyebab utamanya ada dua. Pertama, harga tiket yang menurut masyarakat masih cukup mahal. Kedua, konsep PRSU dari tahun ke tahun tidak pernah berubah. Tidak ada inovasi baru yang membuat masyarakat penasaran atau tertarik datang. Akibatnya masyarakat merasa bosan karena acaranya monoton," kata Rudi kepada wartawan, Senin (20/7/2026).
Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, PRSU seharusnya menjadi etalase pembangunan, budaya, pariwisata, serta produk unggulan Sumatera Utara yang mampu menjadi magnet bagi masyarakat maupun wisatawan. Namun, potensi tersebut dinilai belum mampu dimaksimalkan oleh pengelola.
Keramaian Hanya Terjadi Saat Konser
Rudi menilai, keramaian yang sempat terlihat di kawasan PRSU bukan karena daya tarik keseluruhan pameran, melainkan hanya terjadi ketika menghadirkan konser musik dari artis tertentu.
"Kalaupun ada yang mengatakan PRSU ramai, itu lebih karena ada konser. Tetapi apakah seramai konser-konser besar yang benar-benar menyedot puluhan ribu penonton? Kita bisa lihat sendiri bagaimana antusiasme masyarakat ketika Dewa 19 atau artis nasional lainnya tampil di Medan. PRSU belum mampu menciptakan daya tarik sebesar itu," ujarnya.
Ia menegaskan, keberhasilan sebuah pameran tidak bisa hanya diukur dari ramainya konser musik, melainkan dari tingginya kunjungan masyarakat sepanjang penyelenggaraan serta aktivitas transaksi ekonomi yang tercipta di dalam arena pameran.
Minta Harga Tiket Diturunkan dan Promosi Diperkuat
Memasuki dua pekan terakhir penyelenggaraan PRSU 2026, Rudi meminta panitia segera melakukan langkah konkret agar minat masyarakat meningkat. Salah satunya dengan menyesuaikan harga tiket masuk serta memperkuat strategi promosi.
"Kita berharap panitia tidak hanya mengeluarkan rilis bahwa jumlah pengunjung meningkat. Yang dibutuhkan sekarang adalah tindakan nyata. Turunkan harga tiket, lakukan promosi yang lebih masif dan buat masyarakat tertarik datang ke PRSU," katanya.
Menurutnya, keberhasilan sebuah event berskala besar juga dapat dilihat dari kondisi di sekitar lokasi penyelenggaraan.
"Kalau memang benar-benar ramai, tentu dampaknya terlihat. Biasanya arus lalu lintas padat, area parkir penuh, dan masyarakat membludak. Ini yang kita lihat masih biasa-biasa saja. Jadi jangan hanya membangun opini lewat rilis, tetapi tunjukkan fakta di lapangan," tegasnya.
Nilai PT PPSU Gagal Hadirkan Terobosan Baru
Rudi juga menyoroti kinerja PT PPSU sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kini dipercaya mengelola PRSU. Menurutnya, perpindahan pengelolaan dari pemerintah kepada PT PPSU semestinya menghadirkan wajah baru dengan konsep yang lebih modern, kreatif, dan profesional.
"Dulu PRSU dikelola pemerintah. Sekarang sudah diserahkan kepada PT PPSU. Seharusnya ada suasana baru, ada konsep baru, ada inovasi yang membuat masyarakat ingin datang. Tetapi kenyataannya kita belum melihat perubahan yang berarti," ujarnya.
Meski pengelola telah menggandeng event organizer (EO), Rudi menilai hasil yang ditampilkan masih jauh dari harapan.
"Mereka memang memakai jasa EO. Tetapi EO seperti apa? Menurut saya hasilnya belum profesional. Harusnya belajar dari event-event besar yang sukses menarik masyarakat. Banyak contoh penyelenggaraan yang berhasil di daerah lain maupun tingkat nasional yang bisa dijadikan referensi. Jangan berjalan di tempat," katanya.
Desak Bobby Nasution Rombak Direksi PT PPSU
Atas kondisi tersebut, Rudi meminta Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menjadikan penyelenggaraan PRSU tahun ini sebagai bahan evaluasi serius terhadap jajaran direksi PT PPSU.
Menurutnya, evaluasi tidak boleh berhenti pada aspek penyelenggaraan acara semata, tetapi juga menyentuh kualitas kepemimpinan BUMD yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan PRSU.
"Kritik yang kami sampaikan ini menjadi bahan introspeksi bagi pengelola. Mereka harus banyak belajar bagaimana mengelola sebuah event besar agar benar-benar diminati masyarakat. Jangan hanya menjalankan rutinitas tahunan tanpa ada pembaruan," tegasnya.
Rudi bahkan meminta Gubernur tidak ragu melakukan perombakan apabila direksi PT PPSU dinilai tidak mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan PRSU.
"Tidak ada salahnya Gubernur melakukan evaluasi ulang terhadap para direktur BUMD tersebut. Kalau memang tidak mampu meningkatkan kualitas pengelolaan PRSU, ya harus diganti. Bahkan bukan hanya direkturnya, komisaris juga harus dievaluasi," ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD Sumatera Utara selama ini telah beberapa kali mendorong evaluasi terhadap sejumlah BUMD. Namun, khusus PT PPSU, menurutnya kondisi yang terjadi sudah sangat nyata dan membutuhkan langkah tegas dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
"Selama ini DPRD sudah berkali-kali mendorong evaluasi terhadap BUMD. Tetapi untuk PT PPSU, persoalannya sudah terlihat jelas. Pengelolaannya dinilai belum profesional dan belum mampu menjadikan PRSU sebagai kebanggaan masyarakat Sumatera Utara. Karena itu kami meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap direksi maupun komisaris PT PPSU demi perbaikan penyelenggaraan PRSU di masa mendatang," pungkasnya.
