.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN – Pelaksanaan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 2026 resmi berakhir. Meski ditutup dengan konser musik yang menghadirkan sejumlah band papan atas nasional dan berhasil menarik ribuan pengunjung, penyelenggaraan agenda tahunan kebanggaan Sumatera Utara itu justru menuai sorotan tajam terkait efektivitasnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Rudi Alfahri Rangkuti, menilai PRSU tahun ini belum mampu mencapai tujuan utamanya sebagai ajang promosi produk lokal dan penggerak ekonomi daerah. Karena itu, ia meminta Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan PRSU, termasuk mengevaluasi jajaran direksi dan komisaris apabila dinilai tidak mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan.
"Semalam PRSU sudah selesai. Memang pada malam penutupan terlihat lebih meriah karena ada konser band papan atas Indonesia. Tetapi kalau kita melihat sejak awal pelaksanaan, persoalannya cukup banyak. Pengunjung sepi, UMKM menjerit karena minim pembeli. Ini harus menjadi evaluasi besar-besaran," kata Rudi, Selasa (4/8/2026).
Menurut Rudi, salah satu persoalan yang paling banyak dikeluhkan pelaku usaha adalah tingginya biaya sewa stand yang dinilai tidak sebanding dengan potensi penjualan selama pelaksanaan PRSU.
Ia menyebut tarif sewa stand yang berkisar antara Rp20 juta hingga Rp25 juta, bahkan lebih untuk lokasi tertentu, menjadi beban berat bagi pelaku UMKM yang justru diharapkan memperoleh ruang promosi dan peningkatan pendapatan.
"Yang pertama harus dievaluasi adalah jangan sampai UMKM dibebani dengan harga sewa stand yang terlalu mahal. PRSU seharusnya menjadi tempat membantu UMKM berkembang, bukan malah membebani mereka," tegasnya.
Selain biaya stand, Rudi juga menyoroti kebijakan harga tiket masuk yang dinilai menjadi salah satu penyebab rendahnya jumlah pengunjung pada sebagian besar hari penyelenggaraan.
Menurutnya, tingginya harga tiket membuat banyak masyarakat mengurungkan niat datang ke PRSU, sehingga berdampak langsung terhadap omzet para pelaku UMKM yang membuka stand.
"Masalah tiket juga harus dievaluasi supaya masyarakat lebih antusias datang. Kalau pengunjung ramai, tentu UMKM di dalam ikut mendapatkan manfaat. Tujuan PRSU itu meningkatkan ekonomi masyarakat, bukan sekadar menyelenggarakan acara seremonial," ujarnya.
Rudi menegaskan, indikator keberhasilan PRSU tidak semestinya hanya diukur dari besarnya pendapatan penyelenggara atau kemeriahan konser hiburan, melainkan dari sejauh mana kegiatan tersebut mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.
"Yang lebih penting bukan hanya pemasukan PRSU. Yang utama adalah promosi berjalan, UMKM berkembang, dan terjadi pertumbuhan ekonomi. Kalau pelaku UMKM mendapatkan keuntungan yang signifikan, berarti tujuan PRSU tercapai," katanya.
Desak Evaluasi Direksi dan Komisaris
Politisi tersebut juga meminta Gubernur Bobby Nasution mengambil langkah tegas apabila manajemen PRSU dinilai tidak mampu melakukan perbaikan.
Menurutnya, evaluasi tidak boleh berhenti pada aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga harus menyentuh kinerja direksi maupun komisaris perusahaan pengelola.
"Kalau memang ke depan tidak mampu, kita minta gubernur mengevaluasi direksinya dan komisarisnya. Jangan sampai keberadaan mereka justru menjadi beban bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara," tegas Rudi.
Ia juga menyoroti minimnya kehadiran Gubernur Sumatera Utara selama penyelenggaraan PRSU 2026. Menurut Rudi, kondisi tersebut dapat menjadi indikator bahwa masih terdapat berbagai persoalan yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan event tahunan tersebut.
"Bisa saja gubernur memang tidak puas melihat kondisi PRSU. Selama hampir satu bulan pelaksanaan, gubernur hanya sekali datang dan itu pun ketika mendampingi anggota DPR RI yang melakukan kunjungan. Ini tentu menjadi bahan evaluasi," ujarnya.
Banyak Keluhan Masyarakat
Rudi mengaku menerima banyak keluhan masyarakat melalui media sosial mengenai tingginya harga tiket masuk PRSU, khususnya pada akhir pekan saat digelar konser musik.
Ia mencontohkan keluhan warga dari Binjai dan Langkat yang mengaku mengurungkan niat berkunjung karena biaya yang harus dikeluarkan dinilai terlalu besar bagi satu keluarga.
"Di Facebook saya banyak masyarakat mengeluh. Ada yang dari Binjai, ada yang dari Langkat. Mereka mengatakan kalau datang berempat dengan harga tiket Rp75 ribu per orang, uang yang dikeluarkan sudah sangat besar hanya untuk masuk," katanya.
Menurutnya, penyelenggara perlu mempertimbangkan skema harga yang lebih ramah bagi masyarakat, misalnya melalui paket keluarga atau tiket khusus agar semakin banyak pengunjung yang datang.
"Harus ada paket-paket hemat supaya masyarakat lebih antusias datang. Jangan sampai orang sudah tiba di loket, akhirnya pulang karena harga tiket terlalu mahal," ujarnya.
Rudi bahkan membacakan salah satu komentar warganet yang diterimanya melalui media sosial.
«"Benar sekali, tiket masuk mahal. Saat liburan lalu saya dan ponakan sudah sampai di loket PRSU. Waktu tanya harga tiket Rp75 ribu karena hari Minggu ada konser, kami langsung kaget. Ponakan saya bilang, 'Mahal kali, mending nonton di bioskop.' Akhirnya kami putar balik dan tidak jadi masuk PRSU," demikian isi komentar salah seorang warga.»
Menurut Rudi, seluruh kritik dan masukan dari masyarakat maupun pelaku UMKM harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar penyelenggaraan PRSU ke depan kembali pada tujuan awalnya sebagai ajang promosi daerah, hiburan rakyat, sekaligus motor penggerak ekonomi masyarakat.
Ia berharap evaluasi dilakukan secara menyeluruh sehingga penyelenggaraan PRSU tahun mendatang lebih berpihak kepada masyarakat, pelaku UMKM, dan mampu mengembalikan kejayaan pesta rakyat terbesar di Sumatera Utara tersebut.
Catatan Redaksi: Pernyataan dalam berita ini merupakan pandangan Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Rudi Alfahri Rangkuti. Pihak penyelenggara PRSU maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum memberikan tanggapan dalam naskah ini terkait kritik yang disampaikan.
