.png "Author Photo"){kind=small}
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan, H Iswanda Ramli SE
MEDAN – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan, H Iswanda Ramli SE, mengingatkan Pemerintah Kota (Pemko) Medan agar Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 tidak berhenti pada perubahan angka di atas kertas.
Menurut Iswanda, perubahan anggaran harus diikuti strategi yang inovatif dan realistis, disertai pengawasan ketat agar setiap program benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Iswanda Ramli dalam pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan terhadap Rancangan Perubahan APBD Kota Medan Tahun 2026 dalam rapat paripurna DPRD Medan, Senin (14/9/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Drs Wong Cun Sen, didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Hj Sri Rezeki, H Zulkarnaen dan Hadi Suhendra. Hadir Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap serta para pimpinan OPD Pemko Medan.
Rapat paripurna tersebut difasilitasi Plt Sekwan DPRD Medan Erisda Hutasoit dan Kabag Persidangan Perundang-undangan Andres Willy Simanjuntak.
Dalam pemandangan umumnya, Iswanda yang akrab disapa Nanda mengatakan Kota Medan memiliki potensi ekonomi kreatif yang cukup besar. Namun, masih terdapat ruang yang perlu digarap secara optimal.
Menurutnya, upaya meningkatkan pendapatan daerah harus dibarengi dengan perbaikan kualitas pelayanan serta perluasan basis wajib pajak.
“Penetapan target pendapatan jangan terlalu ambisius tanpa dibarengi kesiapan sistem dan sumber daya manusia yang mendukung,” tegas Iswanda.
Ia menilai perubahan APBD merupakan cerminan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Medan.
Demokrat Dorong Percepatan Belanja Modal
Fraksi Demokrat mengapresiasi langkah Pemko Medan yang memberikan perhatian terhadap sektor utama, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan perlindungan sosial.
Namun, Iswanda menekankan perlunya percepatan realisasi belanja modal, khususnya untuk proyek fisik dan pembangunan infrastruktur dasar.
Selain itu, program pelayanan publik harus semakin inklusif dan berkeadilan. Fraksi Demokrat juga meminta belanja pegawai dievaluasi agar tetap proporsional dan tidak membebani kemampuan anggaran daerah dalam jangka panjang.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Fraksi Demokrat meminta kesiapan perangkat daerah dalam melakukan penyerapan anggaran dan penyesuaian program diperkuat.
Hal ini penting agar tidak terjadi penumpukan realisasi belanja pada penghujung tahun anggaran.
“Efektivitas alokasi dan realisasi belanja harus ditingkatkan untuk meminimalisir program atau kegiatan yang rawan tidak terserap. Semua kegiatan harus benar-benar terlaksana sesuai target dan waktu,” ujar Iswanda.
Fraksi Demokrat juga mendorong peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar, pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan, serta penguatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Soroti Anggaran Pendidikan dan Kesehatan
Selain catatan umum, Fraksi Demokrat menyoroti sejumlah isu strategis yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
Di sektor pendidikan, alokasi anggaran Dinas Pendidikan dalam P-APBD 2026 mencapai sekitar Rp1,45 triliun, meningkat 3,89 persen dari sekitar Rp1,40 triliun.
Dengan kenaikan tersebut, Fraksi Demokrat berharap Pemko Medan mampu memprioritaskan program dan target kinerja yang telah ditetapkan sehingga pendidikan yang merata dan berkualitas sebagaimana arah RPJMD Kota Medan dapat diwujudkan.
Sementara di sektor kesehatan, Fraksi Demokrat menyoroti penurunan anggaran Dinas Kesehatan sebesar 1,88 persen.
Dalam data yang disampaikan Iswanda, anggaran Dinas Kesehatan disebut turun dari sekitar Rp1,22 triliun menjadi sekitar Rp1,02 triliun.
Fraksi Demokrat meminta penyesuaian anggaran tersebut tidak mengganggu program yang berkaitan langsung dengan pelayanan serta kesejahteraan kesehatan masyarakat.
Bansos Harus Tepat Sasaran
Fraksi Demokrat juga menyoroti Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru), serta Dinas Sosial.
Fraksi Demokrat mendorong agar P-APBD 2026 memberikan ruang yang cukup untuk program bantuan sosial yang tepat sasaran dan terintegrasi.
Selain itu, penguatan program pendidikan, kesehatan ibu dan anak serta pemberdayaan penyandang disabilitas juga dinilai penting.
Penanganan kemiskinan dan pengangguran, lanjut Iswanda, harus dilakukan berdasarkan data riil sehingga kebijakan yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
Karena itu, Fraksi Demokrat mendesak seluruh OPD terkait mempercepat penyerapan anggaran secara akuntabel, terutama untuk program yang bersentuhan langsung dengan pemulihan ekonomi kerakyatan dan pembangunan infrastruktur dasar.
Jangan Ada Ruang Fiskal Terbengkalai
Iswanda menegaskan perubahan komposisi belanja daerah harus benar-benar berorientasi pada kepentingan publik dan prinsip efisiensi.
Termasuk dalam hal penerimaan pembiayaan dan proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa), Fraksi Demokrat meminta Pemko Medan mengelolanya secara cermat.
“Jangan sampai ada ruang fiskal yang terbengkalai dan tidak dimanfaatkan secara optimal,” tegasnya.
Menurut Iswanda, keberhasilan P-APBD 2026 tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari sejauh mana belanja tersebut mampu menyelesaikan persoalan masyarakat.
Karena itu, Fraksi Demokrat meminta Pemko Medan memastikan setiap rupiah dalam APBD Perubahan memiliki target yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Medan.
