PARAPAT - Komisi D DPRD Sumut, Victor Silaen, kritik BPODT soal fungsi dan tugas dalam mengelola daerah wisata Danau Toba di Sumatera Utara.
Perlu dipertanyakan, apa input dan output pihak BPODT jika dikaji dalam penggunaan anggaran yang dikucurkan Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Pariwisata.
Mereka itu harus nya terbuka, berapa miliar anggaran yang dikelola BPODT, kata Victor Silaen dari Fraksi Golkar Daerah Pemilihan (Davil) IX
"Setiap tahunnya total anggaran yang digunakan BPODT berapa?. Untuk apa saja, selain membayar gaji", tanya Victor.
Karena itu, harus dievaluasi total Badan Pengelola Objek Danau Toba (BPODT) kedepannya. Masa tugas pokok hanya sebagai pengkaji, mengusulkan, kordinasi terhadap 8 Pemkab yang meliputi perairan danau toba dibelanjai negara? Untuk apa, baiknya kalian aja wartawan yang mengusulkan, tegasnya.
Lebih hebat kalian wartawan kalau hanya kordinasi dan usulan pembangunan, ujarnya.
Makanya harus dievaluasi, bila perlu dibubarkan, tegasnya.