.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan menyoroti sejumlah kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam penggunaan anggaran yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran dan belum mengedepankan skala prioritas.
Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemko Medan lebih fokus dan konsisten mengelola sumber daya keuangan secara optimal agar pembangunan kota dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak SH, saat menyampaikan pemandangan umum fraksinya terhadap Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Medan, Senin (14/9/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Drs Wong Cun Sen, didampingi Wakil Ketua Hj Sri Rezeki, H Zulkarnaen dan Hadi Suhendra, serta anggota dewan lainnya.
Turut hadir Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap dan para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemko Medan.
Rapat paripurna tersebut difasilitasi Sekretaris DPRD Medan Plt Erisda Hutasoit bersama Kabag Persidangan Perundang-undangan Andres Willy Simanjuntak.
Pembangunan Dinilai Stagnan
Dalam pandangan umumnya, Paul menilai keberhasilan pembangunan Kota Medan selama kurun waktu 2024 hingga 2026 masih mengalami stagnasi.
Ia menyoroti kondisi perekonomian masyarakat yang menurutnya belum menunjukkan perbaikan signifikan. Salah satunya terlihat dari menurunnya daya beli masyarakat yang berdampak terhadap aktivitas transaksi di pasar.
"Keberhasilan pembangunan di Kota Medan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dari 2024-2026 masih mengalami stagnan. Kondisi riilnya daya beli masyarakat menurun secara drastis. Terbukti dengan rendahnya transaksi yang terjadi di pasar," ujar Paul.
Menurutnya, persoalan juga terlihat dari terbatasnya penciptaan lapangan pekerjaan baru.
Paul menilai kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi masih rendahnya kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Kota Medan.
"Angka kemiskinan meningkat dibuktikan semakin meningkatnya jumlah masyarakat penerima bantuan sosial dari pemerintah," sebutnya.
Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemko Medan memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar diarahkan pada program yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan perekonomian daerah.
Soroti Penurunan Anggaran Kesehatan
Salah satu sektor yang menjadi sorotan utama Fraksi PDI Perjuangan adalah kesehatan.
Paul menyinggung adanya penurunan anggaran urusan kesehatan dari sebelumnya sekitar Rp1,224 triliun lebih menjadi Rp1,201 triliun setelah perubahan.
Menurutnya, penurunan anggaran tersebut perlu menjadi perhatian serius karena masih banyak persoalan pelayanan kesehatan yang belum terselesaikan.
Ia menilai kualitas pelayanan kesehatan, ketersediaan alat kesehatan serta tenaga medis dan dokter di Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu (Pustu) masih minim.
"Termasuk pelayanan Rumah Sakit (RS) dr Pirngadi Medan dan RSUD H Bachtiar Djafar masih perlu pembenahan secara serius, terutama pengisian dokter spesialis," tegasnya.
Paul mengingatkan Wali Kota Medan agar tetap konsisten melakukan pengawasan secara ketat dan menyeluruh terhadap seluruh unit pelayanan kesehatan milik Pemko Medan.
Pengawasan tersebut, kata dia, tidak cukup hanya dilakukan pada aspek administrasi, tetapi juga harus memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
Disiplin Tenaga Medis dan Ketersediaan Obat
Paul mengatakan, Fraksi PDI Perjuangan banyak menerima aspirasi masyarakat terkait pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas dan Pustu.
Salah satu keluhan yang disampaikan masyarakat adalah menurunnya disiplin waktu sebagian tenaga medis dan dokter yang bertugas.
Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan ketersediaan obat dan alat kesehatan yang dinilai kerap terlambat didistribusikan ke Puskesmas.
"Sehingga pelayanan yang dirasakan warga masyarakat menjadi berkurang," katanya.
Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemko Medan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan kesehatan, termasuk memastikan tenaga medis hadir sesuai jadwal serta menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan.
Stunting Medan Utara Jadi Perhatian
Paul juga meminta Pemko Medan memberikan perhatian serius terhadap persoalan stunting, khususnya di kawasan Medan Utara.
Menurutnya, pencegahan dan penanganan stunting harus dilakukan sejak dini melalui intervensi yang terukur dan berkelanjutan.
"Untuk pencegahan dan penanggulangan stunting, khususnya di kawasan Medan Utara, mohon menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Medan supaya pencegahan dan penanganan stunting di Kota Medan secara dini dapat diatasi," ujarnya.
Selain persoalan tenaga medis, obat dan alat kesehatan, Fraksi PDI Perjuangan juga mendesak Pemko Medan memperhatikan kondisi fisik fasilitas pelayanan kesehatan.
Paul meminta renovasi bangunan Puskesmas dan Pustu yang kondisinya membutuhkan perbaikan segera dilakukan.
Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana.
"Fasilitas pelayanan kesehatan seperti bangunan Puskesmas dan Pustu juga harus menjadi perhatian serius dan segera ditindaklanjuti," tegas Paul.
Fraksi PDI Perjuangan berharap Pemko Medan menjadikan pelayanan dasar, khususnya kesehatan, sebagai salah satu prioritas utama dalam pengelolaan anggaran perubahan 2026.
Dengan pengawasan yang lebih ketat, alokasi anggaran yang tepat sasaran dan pembenahan pelayanan secara menyeluruh, pembangunan kesehatan di Kota Medan diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat.
