.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk menyelamatkan keuangan dan aset negara dan daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan beberapa fokus perhatian, seperti penyelesaian sertifikasi tanah, optimalisasi pajak tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), optimalisasi pajak pemanfaatan air bawah tanah, dan pemanfaatan ruang di kawasan Danau Toba.
Hal ini disampaikan oleh Penjabat Gubernur Sumut, Hassanudin, pada Rapat Koordinasi Daerah Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara/Daerah di Provinsi Sumut pada tanggal 26 Oktober di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Medan.
Selain itu, Hassanudin menilai bahwa koordinasi dan sinergi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama menghadapi berbagai agenda besar pada tahun 2024.
Hal ini dilakukan guna menjaga sinergi yang telah terbangun selama ini. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Nurul Ghufron, menganggap bahwa delapan sektor perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa, perlu diperhatikan guna mencegah korupsi.
Sedangkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Baskami Ginting, berharap adanya koordinasi lintas instansi yang menjaga tata kelola pemerintahan ini untuk mencegah terjadinya korupsi dan mengundang lebih banyak investasi di Sumut.
Pemprov Sumut juga memiliki beberapa fokus perhatian lainnya, yaitu sistem pemerintahan berbasis elektronik, peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, pencegahan stunting, pencegahan dan penurunan kemiskinan ekstrim, penurunan pengangguran terbuka, serta mengendalikan inflasi.
Dalam upaya menghadapi berbagai permasalahan tersebut, koordinasi dan sinergi yang baik menjadi sesuatu yang sangat strategis bagi Pemprov Sumut mengingat agenda besar yang akan dilaksanakan pada tahun depan, seperti Pemilu dan Pilkada serentak serta Pekan Olahraga Nasional XXI.
Dalam rapat tersebut, tidak hanya hadir Pj Gubernur Sumut, namun juga dihadiri oleh perwakilan Forkopimda Sumut, bupati/walikota di Sumut, dan OPD Pemprov Sumut.
