.png "Author Photo"){kind=small}
KARO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo menyelenggarakan Sosialisasi Implementasi Katalog Elektronik Versi 6.0 dan Finalisasi Rencana Umum Pengadaan TA 2025 di Aula Kantor Bupati Kabupaten Karo, Jalan Letjen Jamin Ginting Kabanjahe, Rabu 16 Juli 2025.
Bupati Karo Brigjen Pol. (Purn) DR. dr. Antonius Ginting, Sp.OG, M.Kes melalui Pj Sekretaris Daerah, Dr Drs Edi Surianta M.Pd bersama Kepala Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Karo, Hendra Mitcon Purba ST, M.Si dalam sosialisasi ini menjelaskan penerapan Katalog Elektronik versi 6.0 di Kabupaten Karo mendorong organisasi pemerintah untuk bertransformasi memangkas rantai birokrasi, menyederhanakan prosedur dan mengubah mekanisme pengadaan barang/jasa.
“Tujuannya, adalah agar organisasi lebih responsif, adaptif, transparan dan real-time. Penggunaan Katalog Elektronik di Kabupaten Karo sejak beberapa tahun lalu, menunjukan peningkatan dan perkembangan significan melingkupi berbagai etalase pengadaan barang, jasa lainnya, dan jasa konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan pada tahun 2024 sebesar 33,02% dari tahun sebelumnya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, dijelaskan bahwa Katalog Elektronik versi 6.0 akan menggantikan Katalog Elektronik versi 5.0. Selain itu, inovasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terus berkembang.
Dalam sosialisasi ini, juga dilakukan finalisasi Rencana Umum Pengadaan Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025. ”Diharapkan dalam waktu dekat, data RUP Kabupaten Karo pada SIRUP LKPP sudah terumumkan 100 persen,” ujar Kepala Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Karo, Hendra Mitcon Purba ST M.Si menambahkan.
Sosialisasi ini diikuti oleh pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, serta operator RUP dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.
“Sosialisasi ini diharap dapat mengoptimalkan proses e-purchasing, termasuk mekanisme pembayaran, sehingga memperkuat sistem pengadaan barang dan jasa yang lebih efektif, efisien, transparan, berkelanjutan serta berkualitas dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan pemenuhan MCP KPK RI pada area Pengadaan Barang dan Jasa,” tegas Kabag ULP Karo (GO2)
.jpeg)
