.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) telah menggelontorkan anggaran Rp49,53 miliar untuk Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) sepanjang 2026.
Program yang merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur Sumut tersebut telah menyasar 104.426 siswa pada 293 SMA, SMK dan SLB Negeri yang tersebar di 10 kabupaten/kota.
Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut, Terang Dewi Susanti Ujung, mengatakan PUBG menjadi salah satu program prioritas yang terus dipercepat untuk memperluas akses pendidikan dan meringankan beban biaya pendidikan masyarakat.
“Progres pelaksanaan program PHTC Bapak Gubernur Sumut, yakni PUBG di tahun 2026, sudah menyalurkan anggaran sebesar Rp49.533.330.000 ke 10 kabupaten/kota di Sumut. Jumlah penerima manfaat program ini sebanyak 293 sekolah dan 104.426 siswa,” ujar Terang dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Rabu (16/9/2026).
Terang menjelaskan, program tersebut memberikan pembebasan biaya SPP bagi siswa SMA, SMK dan SLB Negeri yang masuk dalam cakupan penerima manfaat.
Pelaksanaan PUBG mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Sumut Nomor 21 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada SMA/SMK/SLB Negeri yang disahkan pada Juni 2026.
Sebagai tindak lanjut Pergub tersebut, Pemprov Sumut kemudian menerbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur mengenai penetapan besaran dana PUBG yang diterima masing-masing daerah.
“Dikeluarkan SK Penetapan Gubernur sebagai tindak lanjut dari Pergub terkait besaran dana PUBG yang diterima 10 kabupaten/kota, terdiri dari lima daerah di Kepulauan Nias dan lima daerah terdampak bencana,” jelasnya.
Disdik Sumut juga telah melakukan sosialisasi kepada seluruh sekolah penerima manfaat pada tahun ajaran baru 2026. Program tersebut dijadwalkan mulai berjalan efektif pada Oktober 2026.
Tidak hanya menyalurkan anggaran, Disdik Sumut juga memberikan pendampingan kepada sekolah dalam penyusunan rencana kegiatan. Pendampingan dilakukan sejak proses penginputan, pencairan dana hingga pengawasan pelaksanaan program.
Diperluas Bertahap hingga 2029
Program PUBG tidak berhenti pada 2026. Pemprov Sumut telah menyiapkan perluasan cakupan penerima manfaat secara bertahap hingga 2029.
Pada 2027, program akan diperluas. Selain tetap mencakup Kepulauan Nias dan lima daerah terdampak bencana, penerima manfaat akan ditambah di wilayah Pantai Barat Sumut.
Selanjutnya, pada 2028 cakupan program direncanakan diperluas ke wilayah Pantai Timur. Sementara pada 2029, program ditargetkan mencakup daerah Dataran Tinggi.
“Dengan begitu diharapkan seluruh SMA/SMK/SLB Negeri di Sumut keseluruhannya sudah menerima dana PUBG yang diprogramkan Bapak Gubernur,” kata Terang.
Siswa Tak Lagi Dibebani Biaya Tambahan
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Disdik Sumut, M. Basir S. Hasibuan, mengatakan program PUBG mendapat respons positif dari masyarakat, terutama di wilayah Kepulauan Nias.
Menurutnya, program tersebut memberikan manfaat langsung kepada siswa dan keluarga karena siswa tidak lagi dibebani biaya pendidikan yang masuk dalam cakupan program.
“Mereka sangat senang karena siswa tidak lagi dibebankan biaya tambahan. Mereka murni tugasnya datang ke sekolah untuk belajar dan meningkatkan kompetensi,” ujar Basir.
Selain melalui PUBG, Pemprov Sumut juga melakukan intervensi terhadap sarana dan prasarana pendidikan. Upaya tersebut dilakukan melalui rehabilitasi ruang kelas yang rusak serta pembangunan ruang kelas baru.
Basir mengatakan kombinasi antara pembebasan biaya pendidikan dan perbaikan fasilitas sekolah menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas pendidikan di Sumut.
“Respons masyarakat sangat luar biasa. Insya Allah tahun 2029, cita-cita pendidikan gratis di Sumut akan terpenuhi melalui intervensi program PUBG ini,” pungkasnya.
